Dilematis menjadi “dua wajah” Guru atau Dosen

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru melalui Permendikbud No 84/2013 yang dikeluarkan Mendikbud 12 Juli 2013. Ini adalah turunan dari UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Dalam peraturan tersebut menegaskan syarat menjadi dosen tetap ialah PNS di Perguruan tinggi dan Non – PNS baik itu kementrian/kota/kabupaten dsb, sehingga hal ini menutup jalan bagi mereka yang ingin “dua wajah” disamping menjadi guru dan disisi lain menjadi dosen.  Memang jika kita cermati mengapa fenomena ini ada di Indonesia, hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya tenaga dosen di beberapa perguruan tinggi kita yang tentunya tidak sebanding dengan jumlah rasio mahasiswanya.  

Perlu diketahui bahwa jumlah rasio dosen dengan mahasiswa dulu adalah 1:60, mungkin sekarang aturannya berubah.  Hal ini tentu saja menggenjot para rector/direktur/ketua perguruan tinggi untuk mencari dosen-dosen tetap yang nantinya akan diikat secara permanen dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.  yang saya ingat, bahwa syarat akreditasi perguruan tinggi tersebut ialah “wajib” memiliki 6 dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan linier (S1 dan S2), tetapi dibeberapa daerah untuk mencari dosen yang linier itu cukup sulit.

Masalah baru muncul ialah bagaimana seandainya ada guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang “pas” sebagai dosen tetapi masih mengajar di sekolah bukan di kampus?.   Hal ini sudah banyak dibicarakan oleh beberapa kalangan dan pemangku kebijakan di kementrian terkait, sehingga memunculkan kebijakan yang menurut saya tegas dan agak terkesan memaksa.  Ambil contoh saja, seorang guru yang punya NIDN di salah satu perguruan tinggi dan di sisi lain juga mempunyai NUPTK tetapi dengan pendidikan yang memenuhi syarat yakni S1 dan S2 linier.  Kondisi ini tentu saja membuat dosen/guru bersangkutan yang memiliki “dua wajah” diliputi kebingungan untuk memilih masa depannya. 

Pemerintah dengan cukup tegas sudah mengeluarkan peringatan pada “dua wajah” tersebut untuk memilih masa depannya, apakah memilih menjadi guru atau dosen.  Tetapi menurut saya jika kondisi itu tetap terjadi hendaknya pihak kampus maupun sekolah mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan yang besangkutan.  Perlu dikatahui bahwa untuk mendapatkan sertifikasi guru saat ini, maka guru harus mengikuti PPG (kuliah profesi) yang diselenggarakan pemerintah dan itu “dibantu” oleh dinas pendidikan terkait, sedangkan bagi dosen yang ingin mendapatkan sertifikasi maka dosen tersebut harus “bekerja ekstra” untuk mendapatkannya, dengan kata lain jika dosen tersebut tidak mengurus pangkatnya, maka bisa dipastikan sertifikasi hanya impian saja. 

Guru tetap dan Dosen tetap

Profesi guru dan dosen ialah profesi mulai yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa, hanya saja lingkupnya berbeda begitupun departemen yang menaunginya, jika guru mendidik dan mengajar para siswa dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan sedangkan dosen mengajar para mahasiswa dibawah Departement Ristek.  Sehingga cara dan metode mengajarnya pun sama tetapi berbeda dalam aplikasinya. 

Menjadi guru tetap dan dosen tetap adalah pilihan yang harus dipilih salah satunya, tidak mungkin seorang guru tetap yang telah mendapat sertifikasi juga memperoleh pula sertifikasi dosen meskipun saat ini telah berbeda kementriannya.  Menjadi tetap dapat diartikan bagi keduanya diartikan bahwa telah mencurahkan masa depannya pada suatu perguruan tinggi/sekolah yang menjadi homebasenya dengan NIDN/NUPTK.  Menjadi tetap dapat pula menjadi ikatan antara guru tetap/dosen tetap dengan perguruan tinggi/sekolah yang dipilihnya, sehingga istilah “nyambi” mencari tambahan ngajar kesana –kemari dapat dihindari, dnegan syarat segala kebutuhan masa depannya telah dipenuhi sesuai ketentuan pemerintah, dengan memberikan sertifikasi, tunjangan fungsional, UMR, tunjangan keluarga, beasiswa lanjut sampai S3 bagi dosen dan sebagainya.

Guru honor dan Dosen honor

Tetapi lain halnya dengan kasus guru honor dan dosen honor yang “rela” memilih untuk tidak menjadi tetap disalah satu perguruan tinggi/sekolah.  Ini merupakan “dua wajah” yang senantiasa ada di dua sisi tersebut bisa menjadi guru dan menjadi dosen.  Kelebihan untuk kondisi ini ialah mendapatkan income tambahan dikedua sisi, dikenal dimana-mana dan dapat mengatur waktu sesuai dengan keinginan, mempunyai daya juang mengajar yang luar biasa dan sebaginya.  Tetapi kelemahannya tidak mendapat sertifikasi, penghargaan dari pemerintah, tunjangan keluarga dan sebagainya. 

Hendaknya bagi mereka yang bergelut dalam pendidikan sudah dapat memilih masa depanya apakah menjadi dosen atau guru dengan peraturan pemerintah.

Majulah pendidikan kita, majulah para siswa/i-ku dan bangkit para mahasiswa/i-ku.

Catatan iseng

Dudih Gustian, M. Kom